Manajemen pemerintahan desa

EVALUASI  IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO

Wahyu Purhantara

Program Studi Manajemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta

dipublikasikan: Jurnal Humaniora, April 2010, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Management of local sometimes does not work in maximum as expected. Local government never succeeds in increasing performance and public services. This condition is caused by the lack of local government employees understanding and capability, which cover: understanding and capability of the job, function, competence of local government chairman and BPD that is not responsive to the changing need of the society.

The aim of this study is to recognize the effectiveness of local government implementation and the barriers faced. The type of this study is qualitative descriptive using data collecting method, including observation and interviews. Population in this study is all employees engaged in government activities.

The result of the analyses shows that the level of local government activities have not worked in maximum, especially in coordination activities and its evaluation. Meanwhile coordination in other areas have not worked optimally, such as coordination in planning, controlling program, and evaluating the result of local development.

Keyword: management of local government, public servie

A.       Latar Belakang Permasalahan

Kepala desa sebagai seorang pemimpin pada era desentralisasi dalam organisasi pemerintahan desa, bukan lagi memposisikan dirinya sebagai penguasa tunggal di desa yang suka memerintah, tetapi sebagai pemimpin. Kepala Desa harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja seluruh warga masyarakat desa mulai dari perencanaan program sampai pada pemanfaatan kegiatan pembangunan, secara transparan dengan melibatkan lembaga pemerintahan desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).    Dengan demikian kepemimpinan kepala desa menunjukan suatu proses kegiatan seseorang di dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain” (Ojong Uchjana Effendy, 1977).

Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik juga perlu diupayakan peningkatan kinerja lembaganya dan salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah cara penerapan kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam upaya menciptakan ide dan kretaivitas untuk organisasi, mendorong bawahan meningkatkan kinerjanya dan berupaya mencapai hasil yang optimal. Bila melihat berbagai perbedaan seperti luas wilayah, jumlah kepala keluarga, sumber daya perangkat dan tingkat kesejahteraan warga masyarakat yang ada di beberapa desa sebagai obyek penelitian, diharapkan dengan pola kepemimpinan kepala desa, optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan baik sehingga kesejahteraan warga masyarakat di desa dapat terwujud.

Kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kecakapan menajerial dari komponen pemerintahan desa dan berfungsinya sistem manajemen pemerintahan desa. Pola penyelenggaraan pemerintahan desa di satu sisi harus mengikuti tuntutan modernitas dan tuntutan perubahan, namun di sisi lain harus peka terhadap konteks budaya setempat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata kerja Pemerintahan Desa, maka tekanan tugas yang harus dijalankan oleh Pemerintahan Desa adalah tugas yang menyangkut kepentingan kelancaran pelaksanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat / umum. Di dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat karena proses penyusunan dan penetapan, serta pelaksanaan dan evaluasi berbagai program dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakatdan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kecamatan Purworejo memiliki 25 desa yang dibagi kedalam  14 kelurahan dan 11 desa. Dalam penelitian ini diambil tiga desa yang memiliki karakteristik berbeda dilihat dari letak goegrafis dan jumlah penduduk, luas wilayah dan sumber daya manusianya serta manajemen pemerintahannya. Tiga desa itu antara lain Kelurahan Paduroso, Desa Plipir dan Desa Wonotulus. Di ketiga desa di Kecamatan Purworejo ini memiliki keragaman kondisi sosial budaya, kondisi perekonomian dan kondisi pemerintahan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa perbedaan dari ketiga desa tersebut dari sisi kondisi geografis dan demografisnya.

Tabel 1

Kondisi geografis, demografis, dan APBDes 2007

No	Desa/ Kalurahan	Luas (Ha)	Jml. KK	APBDes/Kal
1	Kalurahan Paduroso	73,445	320	77.093.355,00
2	Desa Plipir	183,975	1.299	85.863.917,00
3	Desa Wonotulus	192,082	227	34.760.000,00

Sumber: Data Bawasda 2007 yang diolah

Pola pelayanan kepada masyarakat adalah cermin dari implementasi manajemen pemerintahan desa yang diterapkan di ketiga desa / kalurahan tersebut. Pola implementasi ini ternyata memiliki pola yang berbeda, dan ada beberapa yang memiliki kesamaan. Perbedaan pelayanan ini menjadikan dari masing-masing desa/ kalurahan memiliki karakter dan deferensiasi pelayanan. Bahkan nilai perbedaan ini dapat dijadikan keunggulan dari masing-masing desa/ kalurahan. Perbedaan pola implementasi manajemen pemerintahan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

B.        Rumusan Masalah

Masalah aspek-aspek evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa yang diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.         Apakah manajemen pemerintahan desa dapat dijalankan secara efektif di lingkungan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo?

2.         Strategi apakah yang ditempuh oleh kepala desa/ lurah dari objek yang diteliti di dalam mengimplementasikan manajemen pemerintah desa/ kalurahan?